0
0
Kasus penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Universitas Soedirman (Unsoed) yang menjerat rektor non-aktif Akhmad Sodiq mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi dan ekonom. Ekonom senior Prof. Didik J. Rachbini menyayangkan kondisi tersebut dan menilai praktik dalam PMB mandiri itu membawa dampak negatif terhadap citra perguruan tinggi negeri.
Didik, yang merupakan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyebut tindakan yang memunculkan kasus ini sebagai sesuatu yang mencoreng nama baik institusi. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya persoalan individu, melainkan berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi secara luas.
Dampak PMB mandiri bagi reputasi perguruan tinggi
Menurut Prof. Didik, reputasi sebuah perguruan tinggi negeri sangat mudah ternoda ketika pimpinan institusi terlibat dalam praktik yang melanggar aturan. Ia menilai kejadian di Unsoed menunjukkan bagaimana pelanggaran pada mekanisme penerimaan mahasiswa dapat menimbulkan kerusakan yang melampaui ranah internal universitas dan menyasar ke publik yang menaruh kepercayaan pada sistem seleksi.
Gambaran itu, lanjutnya, menghadirkan pertanyaan serius tentang integritas proses seleksi dan komitmen pihak terkait dalam menjaga kualitas pendidikan. Pernyataan Didik menggarisbawahi kekhawatiran bahwa insiden serupa dapat memicu skeptisisme masyarakat terhadap hasil seleksi dan lulusan perguruan tinggi negeri.
Perumpamaan ‘pukat harimau’ dan implikasinya
Dalam komentar publiknya, Didik menggunakan perumpamaan “seperti pukat harimau yang rakus” untuk menggambarkan praktik yang menjadi inti masalah tersebut. Ia menjelaskan bahwa metafora itu mencerminkan cara-cara seleksi yang dinilai terlalu eksploitatif atau tidak adil, sehingga berpotensi merugikan pihak-pihak yang seharusnya menjadi prioritas dalam sistem pendidikan.
Penggunaan metafora ini dimaksudkan untuk menyoroti aspek etika dan moral dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa. Menurut Didik, apabila mekanisme seleksi dapat dimanipulasi atau diarahkan untuk kepentingan tertentu, maka tujuan pendidikan tinggi sebagai instrumen meritokrasi akan sulit tercapai.
Kerusakan kepercayaan publik dan tuntutan akuntabilitas
Kasus yang melibatkan pejabat tinggi universitas seperti rektor, menurut Didik, berisiko menimbulkan kerusakan kepercayaan publik yang membutuhkan langkah-langkah tegas untuk dipulihkan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus agar publik mendapatkan kepastian bahwa pelanggaran tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.
Didik juga menyorot perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan yang rentan terhadap penyalahgunaan. Evaluasi semacam itu, menurutnya, penting untuk memperbaiki tata kelola internal institusi serta mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap objektivitas seleksi mahasiswa baru.
Pesan untuk pengelola pendidikan tinggi
Dalam pernyataannya, Prof. Didik menyerukan agar pengelola perguruan tinggi negeri memperkuat pengawasan internal dan menegakkan standar etika secara konsisten. Ia mengingatkan bahwa reputasi institusi dibangun melalui praktik yang transparan dan akuntabel, serta dilindungi dengan kebijakan yang mencegah potensi konflik kepentingan.
Lebih lanjut, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk mengambil pelajaran dari kasus ini. Menurut Didik, dialog terbuka dan penegakan aturan adalah langkah awal yang diperlukan untuk menghalau praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi.
Sampai saat ini, rektor Unsoed yang disebutkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan PMB jalur mandiri dan sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan publik dari ekonom senior menambah tekanan moral agar proses hukum berjalan transparan dan upaya perbaikan tata kelola pendidikan segera dilakukan.
