Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya menyerukan agar pemerintah menahan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau pada tahun 2026. Seruan ini dilayangkan dengan alasan untuk menjaga kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menurut para pelaku usaha di Jawa Timur berada dalam tekanan berat.

Selain masalah fiskal, Gapero Surabaya menyebut sejumlah tekanan non-fiskal turut memperparah situasi, mulai dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024 hingga adanya ancaman pembatasan bahan baku dan maraknya peredaran rokok ilegal yang menggerus kondisi pasar.
Cukai 2026: Desakan Menahan Kenaikan
Organisasi pelaku usaha di Surabaya itu menegaskan desakan agar pemerintah mengkaji ulang rencana penyesuaian tarif cukai pada 2026. Menurut Gapero, kebijakan kenaikan cukai dalam kondisi regulasi non-fiskal yang semakin ketat berpotensi menambah beban bagi pelaku IHT yang saat ini bergulat dengan berbagai pembatasan.
Tekanan dari Regulasi Non-Fiskal
Salah satu sorotan Gapero adalah penerapan peraturan non-fiskal, termasuk PP No. 28 Tahun 2024, yang dinilai menambah lapisan regulasi bagi industri. Pengusaha menilai kebijakan tersebut mempersempit ruang gerak produsen, distributor, dan pelaku usaha lain di rantai pasokan tanpa pengimbangan kebijakan yang memberi kelonggaran fiskal.
Dalam kondisi seperti itu, kenaikan cukai dianggap akan memperberat beban produksi dan distribusi, sementara industri masih beradaptasi terhadap aturan-aturan baru yang belum lama diberlakukan.
Ancaman Pembatasan Bahan Baku
Gapero juga mengangkat kekhawatiran terkait ancaman pembatasan bahan baku. Pembatasan semacam ini, menurut pernyataan pelaku usaha, berpotensi mengganggu proses produksi dan keandalan pasokan bagi pabrikan yang menjadi bagian penting dari rantai IHT di Jawa Timur.
Meskipun belum ada rincian teknis yang disampaikan di luar pernyataan organisasi, isu ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku usaha menyerukan penundaan perubahan tarif cukai.
Peredaran Rokok Ilegal yang Meningkat
Masalah lain yang diungkap Gapero adalah maraknya rokok ilegal. Peredaran produk di luar jalur resmi tersebut dinilai mengurangi daya saing produk legal dan berpotensi mengikis basis pasar yang menjadi tumpuan usaha pabrikan rokok resmi.
Dalam situasi pasar bercampur antara produk legal dan ilegal, pelaku usaha legal memandang kenaikan cukai akan semakin menyulitkan posisi mereka dibandingkan dengan produk yang beredar tanpa mematuhi ketentuan fiskal.
Dorongan untuk Kebijakan yang Berimbang
Secara umum, Gapero Surabaya meminta adanya kebijakan yang mempertimbangkan kondisi riil industri di daerah, khususnya Jawa Timur, sebelum mengambil keputusan kenaikan tarif Cukai 2026. Organisasi menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan non-fiskal agar dampak terhadap kelangsungan usaha dapat diminimalkan.
Permintaan untuk menunda kenaikan cukai bukan semata soal tarif semata, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara tujuan fiskal dan keberlangsungan sektor usaha yang terdampak oleh regulasi lain.
Untuk langkah selanjutnya, Gapero berharap pemerintah membuka ruang dialog agar berbagai tekanan yang dirasakan industri dapat dijelaskan secara komprehensif dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang akan diambil pada 2026.
