MAKASSAR — Digitalisasi UMKM menjadi sorotan setelah data menunjukkan jangkauan program baru mencapai sekitar 25 juta pelaku usaha dari target sekitar 50 juta. Angka itu menegaskan bahwa setengah dari sasaran pengembangan kapasitas belum tersentuh oleh transformasi digital.

Selain capaian yang masih separuh jalan, perhatian kini tertuju pada kebutuhan literasi keuangan yang semakin penting agar pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Tanpa pemahaman keuangan yang baik, adopsi teknologi berpotensi stagnan meski akses tersedia.
Hambatan digitalisasi UMKM
Beberapa kendala utama yang menghambat perluasan digitalisasi antara lain keterbatasan keterampilan dan pemahaman penggunaan alat digital, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi, serta kesenjangan infrastruktur di beberapa daerah. Hambatan-hambatan ini membuat sebagian pelaku usaha belum percaya diri beralih ke platform digital atau menggunakan layanan keuangan elektronik secara rutin.
Selain masalah teknis, faktor nonteknis seperti kebiasaan operasional, preferensi transaksi tunai, dan ketidaksesuaian produk digital dengan kebutuhan usaha mikro juga berperan. Untuk banyak pelaku usaha, manfaat layanan digital belum terlihat jelas sehingga keinginan untuk beralih masih rendah.
Mengapa literasi keuangan menjadi prasyarat
Literasi keuangan memiliki peran penting dalam mempercepat pemanfaatan teknologi oleh UMKM. Pemahaman tentang manajemen kas, pembukuan sederhana, perbedaan antara produk tabungan dan pembiayaan, serta cara membaca biaya layanan digital akan membantu pelaku usaha membuat keputusan yang lebih baik saat berinteraksi dengan platform digital dan layanan keuangan.
Tanpa literasi yang memadai, risiko kesalahpahaman, biaya tak terduga, atau kesalahan pengelolaan keuangan meningkat. Hal ini tidak hanya mengurangi manfaat yang bisa diperoleh dari digitalisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang belum siap.
Langkah penguatan yang dapat ditempuh
Peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan dengan pendekatan yang mudah diakses dan relevan bagi skala usaha mikro dan kecil. Pelatihan yang berbasis praktik, modul yang sederhana, dan pendampingan berkelanjutan dapat membantu mempercepat pemahaman dan penerapan.
Penyajian materi dalam bahasa dan konteks lokal, serta contoh penggunaan langsung pada aktivitas usaha sehari-hari, akan membuat proses pembelajaran lebih efektif. Selain itu, model pembelajaran yang menggabungkan pelatihan tatap muka dan digital dapat menutup gap akses di daerah yang belum sepenuhnya terlayani infrastruktur digitalnya.
Peran pemangku kepentingan
Pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan asosiasi pelaku usaha masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah dapat mendorong kebijakan dan fasilitas pendukung, sementara sektor swasta dan penyedia platform dapat menyesuaikan produk agar ramah bagi pelaku usaha kecil. Lembaga keuangan dan organisasi nonpemerintah berperan dalam program edukasi dan pendampingan.
Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar upaya digitalisasi tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga memastikan pelaku usaha memahami, percaya, dan mampu memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan akses pasar.
Tantangan dan peluang ke depan
Walaupun capaian saat ini baru mencapai separuh dari target yang diharapkan, ini juga menunjukkan adanya basis pelaku usaha yang sudah terpapar teknologi dan bisa menjadi agen perubahan di komunitasnya. Pelaku usaha yang sudah mengadopsi layanan digital dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik kepada rekan-rekannya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih organik.
Penting untuk menjaga momentum dengan memperkuat program pembelajaran yang disesuaikan, meningkatkan kepercayaan lewat perlindungan konsumen dan transparansi biaya, serta memperluas akses infrastruktur secara bertahap. Keterpaduan langkah-langkah ini menjadi penentu apakah manfaat digitalisasi dapat dinikmati lebih luas oleh pelaku usaha di seluruh wilayah.
Dengan fokus pada penguatan literasi keuangan dan penyediaan dukungan yang relevan, diharapkan digitalisasi UMKM tidak hanya tercatat sebagai angka capaian, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.
