Gagasan mengenai pendidikan gratis PTN kembali mencuat setelah arahan dari Presiden soal upaya meringankan beban biaya pendidikan tinggi negeri. Prof Didik J. Rachbini dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pendidikan gratis PTN bukan mustahil jika pembiayaan nasional disusun ulang secara sistematis.

Menurut Prof Didik, pemerintah tidak harus mencari sumber anggaran baru bila desain pembiayaan pendidikan dirapikan. Ia menekankan bahwa anggaran pendidikan saat ini mencapai skala ratusan triliun, sehingga peluang untuk mengalokasikan ulang belanja yang sudah ada perlu dipertimbangkan.
Pendidikan Gratis PTN Ala Penataan Anggaran
Penjelasan Prof Didik menempatkan fokus pada mekanisme internal anggaran: bukan soal menambah belanja negara, melainkan menata kembali prioritas dan penggunaan dana yang sudah dialokasikan. Dari perspektif ini, pendidikan gratis PTN bisa menjadi kebijakan yang realistis apabila ada komitmen untuk merombak struktur pembiayaan pendidikan.
Ia menggarisbawahi bahwa penataan anggaran tidak berarti mengurangi kualitas layanan atau mengabaikan kewajiban lain, melainkan menata ulang proporsi alokasi agar akses ke perguruan tinggi negeri dapat diperluas tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara keseluruhan.
Perhitungan Anggaran Pendidikan
Angka anggaran pendidikan yang disebutkan mencapai ratusan triliun menjadi dasar argumen Prof Didik. Dengan besaran tersebut, ia menilai terdapat ruang untuk melakukan redistribusi pembiayaan demi tujuan tertentu, termasuk upaya menggratiskan biaya kuliah di PTN. Namun, ia juga menekankan bahwa implementasi memerlukan kajian matang terkait prioritas belanja dan dampak redistribusi terhadap program-program lain.
Diskusi tentang perhitungan anggaran ini menekankan perlunya transparansi dan analisis menyeluruh agar perubahan alokasi tidak menimbulkan konsekuensi tak terduga bagi sektor pendidikan pada jenjang lain maupun belanja publik yang bersinggungan.
Peran Pemerintah dan Tantangan Implementasi
Prof Didik menanggapi pandangan yang meragukan kemungkinan gagasan tersebut dengan mengatakan bahwa ide presiden tidak otomatis tidak masuk akal. Menurutnya, masalah kerap terletak pada kapasitas pelaksanaan di tingkat pemerintahan, termasuk kesiapan kementerian terkait dalam menyusun dan mengeksekusi perubahan anggaran secara efektif.
Ia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan besar seperti pemberlakuan pendidikan gratis PTN menuntut koordinasi antarlembaga, penyusunan regulasi pelaksana, serta mekanisme pengawasan agar tujuan kebijakan tercapai tanpa mengorbankan komponen penting lain dalam sistem pendidikan.
Langkah Awal yang Disarankan
Dalam kerangka yang disampaikan, langkah awal yang disarankan adalah melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur pembiayaan pendidikan saat ini. Prof Didik menyarankan agar pemerintah menelaah alokasi yang ada, mengevaluasi efisiensi belanja, dan mengidentifikasi komponen yang dapat direalokasi untuk mendukung akses pendidikan tinggi negeri secara lebih luas.
Pendekatan demikian, menurutnya, menuntut dukungan data dan analisis dampak agar langkah penataan anggaran bisa dilakukan secara bertahap dan terukur. Tujuannya agar upaya memperluas akses ke PTN tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan tekanan baru pada APBN.
Kata kunci utama dari wacana ini adalah mengubah desain pembiayaan, bukan menambah beban pembiayaan baru. Jika rancangan anggaran dibuat ulang dengan arahan yang jelas, menurut Prof Didik, panggilan untuk pendidikan gratis PTN dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang operasional dan terukur.
Pembahasan yang lebih rinci dan teknis tentu memerlukan dokumen kajian serta rencana pelaksanaan yang disusun oleh instansi terkait. Namun, dari inti gagasan yang diutarakan, terlihat bahwa fokus pada efisiensi dan penataan ulang alokasi menjadi jalan yang diusulkan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih terjangkau di perguruan tinggi negeri.
