0
0
Pagi itu Philip “P.J.” Haynie III sudah terjaga sebelum jam 04.30, menghitung langkah kerja dan mengawasi hujan yang datang lebih cepat dari ramalan. Di dua lokasi sawahnya yang berjauhan, dia harus memutuskan pekerjaan mana yang didahulukan agar tanaman tidak rusak—ilustrasi betapa alam dan cuaca bisa menentukan nasib ladang.
Namun bagi Haynie dan petani kulit hitam lainnya, masalah tidak hanya soal cuaca. Sejarah panjang diskriminasi pemerintahan terhadap petani kulit hitam, yang mencakup penolakan kredit, pelelangan, dan pengambilalihan lahan, membuat jumlah mereka menyusut drastis—dan kebijakan terbaru di era Trump menambah beban yang sudah terakumulasi selama lebih dari satu abad.
Petani Kulit Hitam: Warisan Perampasan Lahan
Jumlah petani kulit hitam kini tinggal sekitar 46.000 orang, hanya 1,4 persen dari total petani AS—angka jauh menurun dibandingkan 14 persen pada 1920. Diperkirakan hanya sekitar 30.000 lahan dikelola oleh pemilik kulit hitam, meliputi hampir 3 juta acre. Penurunan ini bukan kebetulan, melainkan hasil praktik yang sistematis sejak pascakemerdekaan.
Janji “40 acre and a mule” yang muncul setelah Perang Saudara tidak pernah terealisasi bagi banyak keluarga yang baru bebas. Kebijakan seperti Homestead Act dan praktik lokal pengelolaan program pertanian memungkinkan pejabat county—seringkali keturunan pemilik perkebunan—mengalihkan bantuan federal ke petani kulit putih. Hasilnya: perampasan tanah lewat intimidasi, kekerasan, maupun kebijakan lembaga-lembaga resmi.
Upaya Hukum dan Bantuan yang Belum Menyelesaikan Segalanya
Pada akhir 1990-an muncul gugatan besar yang mengakui diskriminasi sistemik oleh lembaga pertanian federal; hakim membuka dengan rujukan pada janji pascarekonstruksi yang diingkari. Namun penyelesaian hukum tersebut banyak gagal mereparasi kerusakan secara luas: dari ribuan klaim hanya sedikit yang mendapatkan keringanan utang, dan beberapa proses hukum berlangsung lamban sehingga banyak petani tidak memperoleh kompensasi memadai.
Pada era berikutnya ada upaya baru: legislatif dan program bantuan yang dimaksudkan untuk menghapus ketidakadilan historis—termasuk pembatalan utang senilai miliaran dolar yang disahkan pada awal pemerintahan berikutnya. Namun sebagian besar bantuan itu hanya menyasar petani yang memiliki pinjaman USDA, padahal sejarah penolakan kredit membuat sedikit petani kulit hitam memenuhi syarat.
Kebijakan Trump yang Memangkas Program untuk Petani Terpinggirkan
Pemerintahan Trump kemudian menghapus atau memangkas sejumlah program USDA yang ditujukan untuk kelompok “socially disadvantaged,” kategori yang mencakup petani kulit hitam dan kelompok lain yang mengalami diskriminasi. Keputusan ini disertai argumentasi hukum yang dipertanyakan dan ditentang oleh beberapa anggota Kongres, yang menilai tindakan itu mengabaikan bukti sejarah diskriminasi institusional.
Selain penghapusan program, kebijakan tarif dan perang dagang yang dilancarkan selama pemerintahan Trump turut memperburuk krisis pertanian: ekspor turun, harga komoditas bergejolak, dan sejumlah paket bantuan yang besar sebagian besar mengalir ke petani besar berkulit putih—menguatkan ketimpangan yang sudah ada. Program bantuan besar-besaran yang disalurkan cepat lewat akun CCC banyak dinilai kurang transparan dan menimbulkan ketidakadilan distribusi.
Dampak Nyata di Lapangan dan Perlawanan yang Berlanjut
Di Arkansas, tempat P.J. Haynie menanam padi, dampak kebijakan dan pasar terasa sangat nyata: menurunnya harga padi, pabrik pengolahan yang mengurangi operasional, hingga proyeksi kerugian ratusan dolar per acre bagi petani. Haynie sendiri, yang mewarisi tanah dari leluhur yang pernah dimerdekakan dan pernah membeli tanah setelah Perang Saudara, berupaya mempertahankan usaha bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk membangun warisan pertanian komunitasnya.
Perjuangan itu meluas ke upaya advokasi dan pembentukan organisasi seperti National Black Growers Council. Tetapi pemangkasan dana hibah iklim, pembubaran komisi kesetaraan di USDA, dan tuntutan hukum dari kelompok konservatif telah menghambat langkah-langkah perbaikan. Bagi banyak petani kulit hitam, kekecewaan datang bukan hanya dari satu pemerintahan, melainkan dari kegagalan bipartisan yang berlangsung puluhan tahun.
Krisis pertanian saat ini memukul banyak pihak, tetapi sejarah akumulatif diskriminasi membuat petani kulit hitam jauh lebih rentan: lahan yang lebih kecil, akses modal terbatas, dan sedikit cadangan finansial. Mereka terus menguatkan komunitas, mencari peluang untuk memproses produk sendiri, dan memperjuangkan pengakuan atas kerugian historis—meski jalan untuk pemulihan masih panjang.
